B6vYAe3TJsYH 
Anggota DPR Andre Rosiade menyatakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, bahwa sekitar 70 ribu sekolah telah menerima program revitalisasi, dengan target mencapai 80 ribu hingga akhir tahun. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke sekolah di Sumatra Barat. Informasi tersebut menyoroti skala program perbaikan fasilitas pendidikan sekaligus memunculkan pertanyaan: bagaimana memastikan bangunan yang diperbaiki aman, layak, dan mendukung proses belajar?
Revitalisasi dapat mencakup perbaikan ruang kelas, atap, sanitasi, fasilitas belajar, dan sarana pendukung lainnya. Kondisi fisik sekolah memengaruhi keselamatan serta kenyamanan siswa dan guru. Namun, jumlah sekolah yang tercatat menerima pekerjaan tidak dengan sendirinya menjelaskan kualitas hasil, ketepatan sasaran, atau apakah seluruh kebutuhan paling mendesak sudah dipenuhi.
Angka target perlu disertai definisi yang jelas
Publik perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan sekolah “direvitalisasi”. Apakah angka tersebut mencakup pekerjaan yang sudah selesai dan diserahterimakan, proyek yang masih berjalan, atau sekolah yang baru menerima persetujuan anggaran? Definisi konsisten penting agar kemajuan tidak dihitung ganda dan masyarakat dapat membandingkan laporan antarperiode.
Pemerintah dapat memublikasikan daftar sekolah penerima, jenis pekerjaan, nilai anggaran, jadwal pelaksanaan, serta status penyelesaian. Data terbuka membantu orang tua, komite sekolah, pemerintah daerah, dan media memeriksa apakah sekolah dengan kerusakan paling berat memperoleh perhatian. Informasi juga perlu mudah diakses, bukan hanya tersedia dalam dokumen teknis yang sulit dipahami.
Swakelola membuka peluang sekaligus tanggung jawab
Dalam kunjungan di Sumatra Barat, program disebut dapat dikerjakan secara swakelola oleh sekolah bersama masyarakat sekitar. Pendekatan ini berpotensi memberi pekerjaan kepada warga setempat, memperkuat rasa memiliki, dan memungkinkan kebutuhan lokal diperhatikan. Namun, pelaksanaan oleh komunitas tetap membutuhkan dukungan teknis, pengadaan bahan transparan, dan pengawasan kualitas konstruksi.
Sekolah tidak seharusnya dibebani tanggung jawab teknis yang melampaui kapasitasnya. Pedoman standar bangunan, pendampingan tenaga teknis, pemeriksaan keselamatan, dan prosedur pengaduan harus tersedia. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, mekanisme koreksi perlu jelas dan tidak membuat sekolah kehilangan akses terhadap bantuan berikutnya.
Bangunan layak adalah syarat, bukan satu-satunya hasil
Ruang kelas yang aman dapat meningkatkan kehadiran dan kenyamanan belajar, tetapi hasil pendidikan juga dipengaruhi ketersediaan guru, bahan ajar, dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus, konektivitas, serta lingkungan yang bebas kekerasan. Program revitalisasi idealnya dipetakan dengan kebutuhan sekolah secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada bangunan yang paling mudah dikerjakan.
Daerah terpencil dan wilayah dengan tantangan geografis memerlukan perencanaan khusus. Biaya pengiriman material, cuaca, akses transportasi, dan ketersediaan tenaga kerja dapat memengaruhi jadwal. Penilaian yang adil perlu mempertimbangkan kondisi lapangan tanpa mengendurkan standar keselamatan. Sekolah di daerah rawan bencana juga membutuhkan desain yang sesuai risiko setempat.
Bagaimana mengukur dampaknya?
Indikator program dapat meliputi jumlah ruang yang benar-benar berfungsi, hasil pemeriksaan keselamatan, akses air bersih dan sanitasi, pengurangan hari belajar yang hilang karena kerusakan, serta kepuasan siswa dan guru. Audit teknis dan keuangan berkala dapat membantu menemukan masalah sejak dini. Hasilnya sebaiknya dipublikasikan, termasuk ketika target tidak tercapai dan alasan keterlambatan.
Komite sekolah dan orang tua dapat ikut memantau pekerjaan melalui dokumentasi sebelum-sesudah, papan informasi anggaran, serta kanal pengaduan aman. Pelibatan masyarakat bukan berarti menggantikan pengawasan profesional, melainkan menambah lapisan akuntabilitas. Pemerintah juga perlu menyiapkan biaya pemeliharaan setelah proyek selesai agar bangunan tidak kembali rusak karena kurang perawatan.
Target 80 ribu sekolah akan lebih bermakna jika kemajuan fisik disertai pemerataan dan kualitas yang bisa diverifikasi. Publik perlu menilai bukan hanya berapa banyak sekolah yang tersentuh program, tetapi juga apakah siswa memperoleh ruang belajar lebih aman, sehat, dan mendukung pencapaian mereka. Pengadaan harus memberi ruang bagi keluhan tanpa takut pembalasan; laporan tentang material yang tidak sesuai atau pekerjaan berbahaya perlu ditindaklanjuti oleh tenaga yang kompeten.
Program yang berjalan baik perlu dievaluasi secara terbuka, dengan data yang bisa diperiksa dan saluran umpan balik bagi masyarakat. Pelaksana perlu menjelaskan kendala, perbaikan, dan langkah berikutnya, bukan hanya menampilkan target. Informasi yang konsisten membantu publik memahami perubahan kebijakan serta membuat keputusan berdasarkan fakta.
